Museum Perfilman Indonesia Mulai Dimatangkan, Kemenbud Perkuat Pelestarian Arsip Sinema Nasional
JAKARTA,BalleBale.com – Kementerian Kebudayaan RI melalui Direktorat Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan mulai mematangkan langkah menuju terbentuknya Museum Perfilman Indonesia. Gagasan tersebut dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Pusat Pelestarian Film Indonesia: Menuju Museum Perfilman” yang digelar di Jakarta sebagai upaya memperkuat konservasi, pelestarian, dan pemanfaatan arsip film nasional.
Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan, preservasi film merupakan bagian penting dalam menjaga ekosistem ekosistem sinema Indonesia. Menurutnya, museum perfilman bukan sekadar tempat menyimpan koleksi, melainkan ruang hidup yang mampu menghubungkan sejarah, pendidikan, dan kreativitas masyarakat.
“Kita tahu bahwa museum bukan sekadar tempat penyimpanan, tetapi juga pusat edukasi, literasi, dan ruang yang hidup. Museum film, museum musik, maupun museum fotografi memiliki peran penting sebagai pusat aktivitas sekaligus penjaga sejarah,” ujar Fadli Zon.
Ia berharap museum perfilman dapat berkembang menjadi living archive atau arsip kehidupan yang tidak hanya menyimpan karya, tetapi juga menjadi pusat apresiasi visual, literasi, penelitian, katalog, hingga referensi sejarah perfilman Indonesia.
Konsep tersebut juga menjadi implementasi semangat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman dengan memperluas akses publik terhadap arsip film sebagai warisan budaya bangsa.
Dalam diskusi, para peserta menyoroti masih kuatnya paradigma yang memandang arsip film sebagai objek mati. Padahal, arsip film yang dinilai harus terus dihidupkan agar tetap relevan, mudah diakses, dan memberi manfaat bagi masyarakat luas.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Kementerian Kebudayaan mengusung konsep GLAM (Galeri, Perpustakaan, Arsip, Museum). Melalui pendekatan ini, galeri berfungsi sebagai ruang apresiasi dan kuratorial, perpustakaan menjadi pusat literasi dan penelitian, arsip menjadi pusat preservasi, restorasi, serta digitalisasi, sementara museum menjadi ruang interaksi publik yang menghadirkan pengalaman sejarah secara lebih hidup.
Sejarawan sinema Umi Lestari pentingnya melibatkan komunitas film dari berbagai daerah agar perfilman museum benar-benar mewakili keberagaman Indonesia.
“Komunitas film dari Bali, Makassar hingga Papua ingin identitas daerah semakin kuat dalam representasi film. Oleh karena itu museum film harus bersifat inklusif dan mencerminkan keberagaman budaya Indonesia,” ujarnya.
Diskusi tersebut menghadirkan sejumlah pegiat perfilman, budayawan, sejarawan, kurator, hingga pengelola museum dan arsip, di antaranya Riri Riza, Julita Pratiwi, Lisabona Rahman, Rizka F. Akbar, Umi Lestari, dan Amalia Wirjono.
Turut mendampingi Menteri Kebudayaan, Direktur Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan Ahmad Mahendra beserta jajaran staf ahli dan Direktur Film, Musik, dan Seni Irini Dewi Wanti.
Melalui forum ini, Kementerian Kebudayaan berharap lahirlah tata kelola arsip film yang lebih mandiri, kolaboratif, dan berkelanjutan. Sebab, film yang ditonton bukan sekadar produk hiburan, melainkan dokumen pengetahuan sekaligus jejak sejarah bangsa yang harus dilestarikan agar tetap dapat dinikmati dan dipelajari oleh generasi mendatang.
