Sidang Etik EHS: Menguji Janji ‘Tanpa Impunitas’ di Jantung Bareskrim
JAKARTA, BalleBale.com – Ruang Sidang Biro Wassidik, Lantai 2 Gedung Bareskrim Polri, Selasa pagi, 17 November 2026, menjadi panggung pembuktian yang krusial. Bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan ujian bagi komitmen institusi berseragam coklat tersebut memberantas “penyakit dalam” yang bersarang di jantung penyidikan negara.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, membuka sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap anggota berinisial EHS. Pria yang diduga kuat merupakan petinggi di lingkungan Bareskrim ini dijerat dugaan pelanggaran berat: penyalahgunaan wewenang dan akses ilegal (illegal access).
Ironi menimpa unit yang seharusnya menjadi mata dan telinga penyidikan. EHS diperiksa atas dugaan tindakannya saat menjabat maupun saat menjadi Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Bagian Monitoring dan Analisis (Kabagmon) Robinopsnal Bareskrim. Alih-alih menjaga integritas data, ia justru diduga membongkar “brankas” kewenangan untuk kepentingan yang tidak prosedural.
“Polri menjunjung tinggi prinsip equality before the law bahwa setiap anggota memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan pangkat maupun jabatan,” tegas Trunoyudo dalam keterangan resminya, Selasa, 17 November 2026.
Pernyataan Trunoyudo ini bukan sekadar basa-basi pers. Di tengah skeptisisme publik terhadap reformasi kepolisian, kasus EHS menjadi preseden penting. Trunoyudo secara eksplisit menantang keraguan publik dengan menyatakan bahwa tidak ada ruang bagi impunitas.
“Tidak ada impunitas atau perlakuan istimewa. Kami menegaskan sikap tanpa toleransi terhadap segala bentuk pelanggaran profesi,” ujarnya. Kalimat ini menjadi taruhan reputasi Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) sebagai penuntut dan Komisi Kode Etik sebagai hakim.
Sidang yang dipimpin langsung oleh Komjen Pol. Dr. Hendro Pandowo ini dihadiri oleh jajaran petinggi Polri, termasuk Irjen Pol. Agus Dwi Hermawan sebagai Wakil Ketua, serta Irjen Pol. Untung Widyadmoko, Irjen Pol. Ari Ardian Prisadi, dan Irjen Pol. Tony Hariyadi Effendi sebagai anggota komisi. Kehadiran Kompolnas sebagai pengawas eksternal turut disertakan untuk menjamin objektivitas, sebuah langkah yang (mencoba) menjawab tudingan miring mengenai “tumpul ke atas, tajam ke bawah”.
Proses pemeriksaan terhadap EHS menyoroti celah fatal dalam pengawasan internal Bareskrim. Dugaan illegal access di bagian monitoring mengindikasikan bahwa sistem pengawasan elektronik maupun prosedural telah dibajak oleh oknum yang memahami celah sistem tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, sidang masih berlangsung. Trunoyudo menjanjikan transparansi penuh pasca-sidang. “Perkembangan resmi mengenai hasil persidangan akan kami sampaikan lebih lanjut… sebagai bentuk pertanggungjawaban publik,” tutupnya.
Publik kini menahan napas. Apakah sidang ini hanya akan menjadi ritual pengguguran kewajiban, atau benar-benah menjadi momentum Polri mencabut akar korupsi data di tubuh Bareskrim? Vonis etik atas EHS akan menjadi jawaban atas janji “tanpa impunitas” yang digaungkan Trunoyudo.