Ketua LMKN Luruskan Soal Biaya Operasional 8 Persen: Bukan Naik dari 2 Persen
JAKARTA,Ballebale.com|– Ketua Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Pencipta, Andi Mulhanan Tombolotutu, menegaskan pemerintah kini memperketat penggunaan dana operasional dalam pengelolaan royalti musik.
Melalui Peraturan Menteri Hukum (Permenkum) Nomor 27 Tahun 2025, biaya operasional LMKN Pencipta dan LMKN Pemilik Hak Terkait dibatasi maksimal 8 persen dari total royalti yang dihimpun setiap tahun.
Mulhanan meminta ketentuan tersebut dipahami secara utuh agar tidak muncul anggapan bahwa aturan baru itu menaikkan biaya operasional LMKN dari sebelumnya 2 persen menjadi 8 persen.
“Angka 8 persen dalam Permenkum Nomor 27 Tahun 2025 merupakan batas maksimal keseluruhan biaya operasional LMKN. Jadi, angka tersebut tidak bisa dibandingkan secara langsung dengan alokasi 2 persen yang sebelumnya diperuntukkan bagi LMKN,” kata Andi Mulhanan.
Menurut dia, aturan terbaru justru mengubah sekaligus memperketat skema pembiayaan operasional pengelolaan royalti.
Dalam Permenkumham Nomor 9 Tahun 2022, batas maksimal biaya operasional pengelolaan royalti secara keseluruhan mencapai 20 persen dari total royalti yang dihimpun.
Angka tersebut terbagi menjadi tiga komponen, yakni 2 persen untuk LMKN, 8 persen untuk Pelaksana Harian (PH), dan 10 persen untuk Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).
Pelaksana Harian merupakan tim yang bertugas melakukan penghimpunan royalti atau collection atas nama LMKN. Tim tersebut berasal dari unsur LMK Pencipta, Pelaku Pertunjukan, dan Produser Fonogram.
Dana sebesar 8 persen pada skema sebelumnya dialokasikan untuk mendukung kegiatan operasional penghimpunan royalti tersebut.
Batas Operasional Dipangkas dari 20 Persen Menjadi 8 Persen
Mulhanan menyebut perubahan regulasi tersebut menunjukkan adanya penyesuaian besar dalam tata kelola pembiayaan operasional pengelolaan royalti.
Jika sebelumnya keseluruhan skema operasional dapat mencapai maksimal 20 persen, kini batas tersebut diturunkan menjadi maksimal 8 persen.
“Jika sebelumnya batas maksimal biaya operasional dalam keseluruhan skema mencapai 20 persen, sekarang melalui regulasi terbaru (Permenkum Nomor 27 Tahun 2025) dibatasi maksimal 8 persen. Dengan demikian, porsi royalti yang dapat didistribusikan kepada para pemilik hak menjadi lebih besar,” jelas Mulhanan.
Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 29 Permenkum Nomor 27 Tahun 2025.
Aturan itu menetapkan batas maksimal biaya operasional LMKN Pencipta dan LMKN Pemilik Hak Terkait sebesar 8 persen dari total royalti yang dihimpun setiap tahun.
Batas maksimal tersebut mencakup berbagai kebutuhan operasional, mulai dari kegiatan operasional lembaga, gaji komisioner, fasilitasi Tim Pengawas, hingga kebutuhan sekretariat dan perwakilan LMKN di daerah.
Karena itu, Mulhanan kembali menegaskan bahwa angka 8 persen dalam regulasi terbaru tidak dapat disamakan dengan alokasi 2 persen untuk LMKN dalam aturan sebelumnya.
Sebab, ketentuan baru telah menggabungkan berbagai komponen kebutuhan operasional ke dalam satu batas maksimal penggunaan dana.
Penggunaan Dana Wajib Berdasarkan Rencana Anggaran
Selain memangkas batas maksimal biaya operasional, Permenkum Nomor 27 Tahun 2025 juga mengatur mekanisme penggunaan dana agar lebih terencana.
Penggunaan biaya operasional harus didasarkan pada rencana anggaran tahunan. Rencana tersebut wajib mendapatkan persetujuan bersama melalui rapat pleno LMKN dan LMK.
Menurut Mulhanan, mekanisme ini penting untuk memastikan setiap penggunaan dana memiliki dasar perencanaan dan persetujuan yang jelas.
“Penggunaan dana operasional harus dilakukan secara terencana dan berdasarkan persetujuan bersama. Ini menjadi penting agar pengelolaan royalti berjalan transparan, akuntabel, dan tetap mengutamakan kepentingan para pencipta serta pemilik hak terkait,” tuturnya.
Dengan aturan baru tersebut, LMKN menilai tata kelola dana operasional pengelolaan royalti diharapkan semakin efisien, transparan, dan memberikan ruang lebih besar bagi distribusi royalti kepada para pemilik hak.(*)