Sengketa Manfaat Danapera Mantan Karyawan MNCTV Bergulir ke PHI, FSP ASPEK Soroti Penundaan Hak Pekerja
JAKARTA,BalleBale.com – Sengketa pencairan manfaat Dana Pensiun Pemberi Kerja (Danapera) antara mantan karyawan MNCTV dengan pihak perusahaan memasuki babak baru. Perkara tersebut kini bergulir di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) setelah proses mediasi di Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Jakarta Pusat tidak menghasilkan kesepakatan.
Penggugat, Chandra, merupakan mantan karyawan MNCTV yang telah bekerja sejak perusahaan masih bernama Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) pada 2004 hingga mengundurkan diri pada November 2025. Selama bekerja, ia menjadi peserta Danapera yang iurannya berasal dari pekerja dan perusahaan.
Menurut Chandra, berdasarkan peraturan Dana Pensiun yang telah disahkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), peserta yang mengundurkan diri berhak menerima seluruh manfaat Danapera. Namun, ia mempersoalkan kebijakan perusahaan yang mencairkan iuran pekerja tiga bulan setelah berhenti bekerja, sedangkan manfaat yang berasal dari iuran perusahaan baru dibayarkan dua tahun kemudian.
Setelah menempuh perundingan bipartit dan mediasi di Disnaker, Chandra akhirnya menerima pencairan iuran pekerja. Namun, hingga kini manfaat yang berasal dari iuran perusahaan belum dibayarkan, meski mediator Disnaker telah mengeluarkan anjuran agar perusahaan memenuhi kewajibannya.
Karena anjuran tersebut tidak dijalankan, Chandra mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Sidang perdana perkara ini digelar pada Rabu (22/7/2026).
Presiden Federasi Serikat Pekerja (FSP) ASPEK Indonesia, Abdul Gofur, menilai penundaan pembayaran manfaat Danapera selama dua tahun tidak berpihak kepada pekerja.
“Hak pekerja tidak boleh ditahan tanpa dasar hukum yang jelas. Jangan sampai dana pensiun pekerja dijadikan seolah-olah sebagai dana talangan perusahaan,” tegas Gofur.
FSP ASPEK Indonesia menyatakan akan terus mengawal proses hukum tersebut hingga ada kepastian hukum. Serikat pekerja berharap putusan PHI nantinya dapat menjadi rujukan dalam memberikan perlindungan hukum bagi pekerja, khususnya peserta Dana Pensiun Pemberi Kerja yang menghadapi persoalan serupa. (*)
