Lewat Platform Inspiration, LMKN Dorong Transparansi dan Kepatuhan Pembayaran Royalti Musik
JAKARTA,BalleBale.com -|Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) terus memperkuat transformasi digital dalam pengelolaan royalti musik melalui platform Inspiration, layanan elektronik yang memungkinkan pengguna komersial membayar lisensi royalti lagu atau musik sekaligus memperoleh sertifikat lisensi secara daring dalam satu pintu.
Komisioner LMKN, Assoc. Prof. Dr. Suyud Margono, mengatakan platform tersebut merupakan implementasi regulasi pengelolaan royalti musik yang berlaku di Indonesia. Melalui sistem yang terintegrasi, mekanisme penagihan langsung ke tempat usaha maupun ruang publik komersial tidak lagi menjadi pendekatan utama.
“Platform ini dihadirkan untuk memberikan kemudahan layanan kepada pengguna komersial tanpa harus datang langsung. Di sisi lain, kami juga mendorong kepatuhan pengguna dalam membayar royalti sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem industri musik yang sehat,” ujar Suyud saat menjadi narasumber dalam Focus Group Discussion (FGD) di Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Yogyakarta, Kamis (23/7/2026).
FGD tersebut merupakan bagian dari Penelitian Hibah Fundamental Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi 2026 yang mengangkat tema Konsep Ideal Benefit Sharing dalam Pembagian Royalti Hak Cipta Musik dan Lagu pada Komersial Live Event Performance dengan atau Tanpa Izin. Penelitian dipimpin oleh dosen Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Yogyakarta, Asma Karim.
Forum ilmiah itu mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dalam ekosistem musik nasional. Hadir di antaranya personel Shaggydog, Lilik Sugiyarto, yang mewakili kalangan pencipta lagu, Albertus Andrianto dari Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) sebagai perwakilan pengguna komersial sektor perhotelan dan restoran, serta Harri Prakosa yang mewakili penyelenggara festival dan konser musik.
Dalam diskusi, peserta menyampaikan sejumlah masukan untuk penyempurnaan sistem pengelolaan royalti. Salah satunya adalah penerapan skema tarif yang lebih proporsional sesuai skala usaha agar tidak membebani pelaku usaha. Selain itu, muncul usulan pemberian insentif bagi pengguna yang mendukung pemanfaatan karya musik daerah, lokal, dan nasional, serta penghargaan bagi pengguna yang secara konsisten memenuhi kewajiban pembayaran royalti.
Suyud yang juga menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular menegaskan, pengembangan sistem pembayaran lisensi berbasis teknologi informasi merupakan langkah strategis dalam memperkuat tata kelola royalti musik di Indonesia.
Menurutnya, digitalisasi layanan tidak hanya mempermudah proses administrasi perizinan dan pembayaran lisensi, tetapi juga meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi pengelolaan royalti. Dengan tata kelola yang semakin baik, kepercayaan para pencipta lagu, pengguna komersial, dan masyarakat terhadap sistem pengelolaan royalti nasional diharapkan terus meningkat, sekaligus mendukung terciptanya ekosistem industri musik Indonesia yang sehat, adil, dan berkelanjutan.(**)
