Polri Tegaskan Usai Sidang KKEP EHS Putuskan PTDH dan Bersih di Dalam
JAKARTA, BalleBale.com – Sembilan jam penuh, Ruang Sidang Biro Pertanggungjawaban Profesi (Wabprof) Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri menjadi panggung pembuktian. Sejak pukul 09.00 hingga 18.00 WIB, Selasa (17/11/2026), fakta-fakta terkait penyalahgunaan wewenang oleh seorang anggota Polri berinisial EHS dibedah secara teliti.
Hasilnya tegas dan tanpa kompromi: Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) yang dipimpin Komjen Pol. Dr. Hendro Pandowo, M.Si., menjatuhkan sanksi ganda. Pertama, sanksi etik berupa pernyataan bahwa perilaku tersebut adalah perbuatan tercela. Kedua, sanksi administratif berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).
Vonis ini bukan sekadar angka dalam statistik disiplin internal. Ini adalah respons institusi terhadap pelanggaran yang menyentuh urat nadi kepercayaan publik: penggunaan akses atau alat teknologi milik Polri secara tidak profesional dan tidak prosedural untuk kegiatan penyadapan ilegal (illegal access).
Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, dalam keterangan pers di Lobby Gedung Divisi Propam Mabes Polri, Selasa malam, menegaskan bahwa putusan ini adalah manifestasi nyata dari konsep “Bersih ke Dalam” yang digagas Kapolri.
“Institusi ini tidak boleh lagi menjadi benteng yang melindungi kesalahannya sendiri. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat bagi EHS adalah pesan tegas bahwa tidak ada ruang bagi impunitas. Di hadapan kode etik, pangkat dan jabatan luluh; yang tersisa hanyalah integritas atau konsekuensi,” ujar Trunoyudo dengan nada tegas.
Ia menekankan, prinsip equality before the law bukan lagi sekadar jargon, melainkan landasan operasional. Polri berkomitmen menjalankan proses penegakan kode etik secara objektif, transparan, dan akuntabel. “Kepercayaan masyarakat tidak bisa dibeli dengan janji, ia harus direbut kembali melalui integritas setiap personel yang bertugas,” tambahnya.
Meski EHS dinyatakan akan mengajukan banding, Trunoyudo memastikan bahwa mekanisme tersebut akan berjalan sesuai jalur yang diatur dalam Peraturan Polri Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022. Sebuah Komisi Banding akan dibentuk untuk memeriksa ulang permohonan tersebut.
Namun, sanksi administratif PTDH bukanlah akhir dari perjalanan hukum EHS. Setelah status keanggotaannya dicabut, ia akan diserahkan kembali kepada Bareskrim Polri untuk menghadapi proses pidana yang jauh lebih berat. Sidang kode etik hanyalah pintu gerbang; ruang pengadilan pidana menanti di ujung lorong.
Trunoyudo juga mengisyaratkan bahwa ini bukan kasus yang berdiri sendiri. Sidang kode etik terhadap terduga pelanggar lain berinisial LSP telah dijadwalkan berlangsung pada pekan depan, menandakan konsistensi Polri dalam menyisir pelanggaran di tubuh internalnya.
Untuk memastikan objektivitas, proses sidang ini turut disaksikan langsung oleh Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Mohammad Choirul Anam, S.H. Kehadiran pihak eksternal ini menjadi penting untuk mematahkan narasi miring tentang “mengadili sendiri” yang kerap melekat pada institusi kepolisian.
Choirul Anam menilai, mekanisme yang berlangsung dari pagi hingga senja tersebut telah memberikan ruang yang adil. Terduga pelanggar bahkan diberikan kesempatan menghadirkan saksi yang meringankan (berinisial DR) dan menyampaikan pembelaan secara utuh.
“Kami menyaksikan sendiri bagaimana fakta dibedah. Terlepas dari adanya pernyataan penyesalan dan rencana banding dari terduga pelanggar, mekanisme hari ini menunjukkan bahwa Polri sedang berusaha keras membuktikan bahwa mereka mampu mengadili dirinya sendiri secara adil. Kredibilitas proses ini adalah modal awal yang sangat krusial untuk memulihkan kepercayaan publik yang terkikis,” kata Choirul Anam.
Menutup rangkaian keterangan tersebut, Trunoyudo menyampaikan apresiasi kepada insan pers dan masyarakat luas. Ia mengakui bahwa pembenahan institusi tidak bisa dilakukan dalam ruang hampa.
“Pembenahan Polri membutuhkan partisipasi aktif media dan masyarakat. Kami mengapresiasi setiap masukan, informasi, serta kontrol sosial yang diberikan. Kritik Anda adalah cermin yang memaksa kami untuk terus menjadi lebih baik, sesuai dengan harapan rakyat,” tutupnya.
Keputusan PTDH terhadap EHS adalah sayatan pertama dalam operasi besar “Bersih ke Dalam”. Apakah sayatan ini akan menyembuhkan institusi, atau justru meninggalkan bekas luka yang lebih dalam, sangat bergantung pada konsistensi langkah-langkah yang akan diambil Polri ke depannya. Publik kini menatap, menanti apakah kata-kata tentang integritas ini akan benar-benar mewujud dalam tindakan.
Alat negara seharusnya menjadi perisai rakyat, bukan senjata untuk menyadap secara ilegal. Ketika seorang oknum polisi menggunakan teknologi institusi untuk pemufakatan tercela, ia tidak hanya melanggar prosedur, tetapi merobek kepercayaan publik yang selama ini rapuh.