Polri Siapkan Pengamanan Nataru di Pelabuhan Ketapang, 57 Kapal dan 14 Dermaga Disiagakan
BANYUWANGI, BalleBale.com – Kepolisian mulai mematangkan pengamanan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru) di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Persiapan tidak hanya menyasar pengaturan kendaraan di pintu masuk pelabuhan, tetapi juga mencakup kapasitas dermaga, kesiapan kapal, kawasan penyangga, hingga pengawasan potensi cuaca ekstrem dan percaloan tiket.
Asisten Utama Operasi (Astamaops) Polri Komjen Pol. Roycke Harry Langie mengatakan, pengamanan Nataru harus disiapkan melalui sistem kendali berjenjang dan koordinasi lintas instansi. Menurut dia, persoalan kepadatan penyeberangan yang berulang setiap musim liburan tidak boleh kembali ditangani secara reaktif.
Hal itu disampaikan Roycke saat meninjau kesiapan Pelabuhan Ketapang sekaligus memimpin rapat koordinasi lintas sektoral di kantor PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Ketapang, Sabtu (21/11/2026).
“Pengamanan Natal dan Tahun Baru harus dipersiapkan jauh sebelum pelaksanaan operasi. Pengaturan arus kendaraan, kesiapan kapal, kapasitas dermaga, dan kawasan penyangga harus berjalan dalam satu sistem yang terintegrasi. Jangan sampai persoalan yang berulang setiap tahun kembali terjadi,” kata Roycke.
Dalam skema pengamanan yang disiapkan, pengendalian operasi dibagi menjadi tiga tingkatan. Kendali komando berada di tangan Kapolda Jawa Timur, sedangkan kendali taktis dan teknis dilaksanakan Kapolres. Penempatan petugas juga akan ditetapkan berdasarkan koordinat titik pengamanan A, B, dan C.
Pembagian tersebut dimaksudkan agar pengendalian di lapangan memiliki jalur komando yang jelas. Dengan begitu, penanganan kepadatan kendaraan maupun gangguan operasional penyeberangan dapat dilakukan sesuai kewenangan masing-masing petugas.
Rapat koordinasi itu dihadiri Kapolda Jawa Timur Irjen Pol. Dekananto Eko Purwono, Kakorlantas Polri Brigjen Pol. Aries Syahbudin, Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol. Muharman Arta, serta unsur TNI, pemerintah daerah, ASDP, KSOP, Jasa Raharja, dan instansi terkait lainnya.
Kapolda Jawa Timur Dekananto Eko Purwono menekankan bahwa hasil rapat koordinasi tidak boleh berhenti sebagai kesepakatan di atas kertas. Setiap instansi diminta menindaklanjutinya melalui pembahasan teknis agar pembagian tanggung jawab, keterhubungan pos pengamanan, dan pengelolaan kawasan penyangga dapat diterapkan secara konkret.
Selain mengantisipasi cuaca ekstrem dan praktik percaloan tiket, Dekananto menginisiasi pos “Polisi Bersama Masyarakat” yang terhubung dengan kawasan penyangga atau buffer zone. Pos tersebut diharapkan memperkuat pelayanan sekaligus pengawasan terhadap pergerakan masyarakat selama periode libur akhir tahun.
Sementara itu, Kakorlantas Polri Brigjen Pol. Aries Syahbudin mengingatkan bahwa kawasan penyangga bukan satu-satunya jawaban untuk mengatasi antrean kendaraan. Pengaturan harus dimulai sejak kendaraan masih berada di jalur akses menuju pelabuhan.
“Buffer zone berfungsi menampung kendaraan yang telah tiba, bukan menjadi satu-satunya solusi untuk mengurai kemacetan. Karena itu, pengaturan pola kedatangan kendaraan harus diselaraskan dengan kapasitas kawasan penyangga, kesiapan dermaga, serta operasional kapal,” ujar Aries.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa kelancaran penyeberangan Ketapang–Gilimanuk bergantung pada keterpaduan pengaturan dari jalan akses hingga kapal berangkat. Jika kedatangan kendaraan tidak disesuaikan dengan kemampuan dermaga dan armada, penumpukan berpotensi berpindah dari jalur menuju pelabuhan ke kawasan penyangga maupun perairan.
Dari sisi operasional, General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Ketapang Media Syahrianto Heriawan memproyeksikan mobilitas penyeberangan meningkat sekitar tiga persen selama Nataru 2026/2027.
Untuk mengantisipasi kenaikan tersebut, ASDP menyiapkan 57 kapal reguler dan 14 dermaga pada lintas Ketapang–Gilimanuk. Perusahaan juga menargetkan waktu bongkar muat selama 40 menit dengan menerapkan pola Tiba–Bongkar–Berangkat (TBB).
Pola tersebut ditujukan untuk mempercepat perputaran kapal sehingga kapasitas layanan dapat dimanfaatkan secara optimal. Namun, pencapaian target itu tetap bergantung pada ketepatan jadwal, kesiapan dermaga, serta kelancaran arus kendaraan yang masuk dan keluar dari kapal.
Kepala KSOP Kelas III Tanjung Wangi Kolonel Marinir Amrul Adriansyah menambahkan, sinkronisasi jadwal kapal diperlukan untuk mencegah antrean di perairan. Koordinasi antarpengelola layanan penyeberangan menjadi penting agar pergerakan kapal tidak menimbulkan kepadatan baru di sekitar pelabuhan.
Rapat tersebut juga mematangkan rute alternatif Jangkar–Celukan Bawang dan Tanjungwangi–Celukan Bawang untuk angkutan logistik. Jalur alternatif ini disiapkan sebagai salah satu upaya menjaga kelancaran distribusi barang ketika arus penyeberangan utama Jawa–Bali mengalami peningkatan.
Dengan proyeksi kenaikan mobilitas tiga persen dan kesiapan puluhan kapal serta dermaga, tantangan pengamanan Nataru di Ketapang bukan sekadar menambah personel. Konsistensi pengaturan kedatangan kendaraan, ketepatan jadwal kapal, dan koordinasi antarlembaga akan menentukan apakah lonjakan penumpang dan logistik dapat dilayani tanpa mengulang persoalan antrean panjang pada musim liburan sebelumnya.