KKEP Ujian Integritas di Mabes: Menakar Marwah Institusi dalam Sidang Etik Pati Polri
JAKARTA, BalleBale com – Mabes Polri kembali berada di bawah sorotan tajam akuntabilitas internal. Selasa (17/11/2026), Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) dijadwalkan menggelar Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap perwira tinggi berinisial EHS. Sidang ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan sebuah ujian krusial bagi Polri dalam menjaga marwah institusi dari tarikan penyalahgunaan wewenang.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divhumas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari mekanisme pembersihan internal yang sistematis. “Sidang KKEP ini adalah wujud nyata dari komitmen Polri dalam menegakkan kode etik profesi, memastikan bahwa setiap tindakan personel tetap berada dalam koridor hukum dan etika,” ujar Trunoyudo di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Dugaan pelanggaran yang membelit EHS menyentuh aspek yang sangat sensitif dalam dunia kepolisian: integritas data dan otoritas operasional. Sang perwira tinggi dipersangkakan melakukan penyalahgunaan wewenang serta tindakan tidak profesional yang berujung pada dugaan permufakatan akses ilegal (illegal access).
Ironisnya, tindakan tersebut diduga dilakukan di lingkungan Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional (Bagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri sebuah unit yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam pengawasan. Pelanggaran ini disinyalir terjadi baik saat EHS menjabat sebagai Kabagmon maupun ketika mengemban tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt) di unit tersebut.
Keseriusan Polri dalam menangani kasus ini terlihat dari komposisi majelis hakim etik yang diturunkan. Sidang akan dipimpin langsung oleh Komjen Pol. Dr. Hendro Pandowo sebagai Ketua Komisi, didampingi oleh sejumlah jenderal bintang dua, termasuk Irjen Pol. Agus Dwi Hermawan sebagai Wakil Ketua.
EHS dipersangkakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, yang dijatuhkan bersamaan dengan ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022. Jeratan hukum ini membuka peluang sanksi berat jika seluruh dugaan permufakatan jahat dan akses ilegal tersebut terbukti di persidangan.
“Seluruh rangkaian persidangan ini mengedepankan prinsip profesional, prosedural, dan proporsional. Objektivitas dan akuntabilitas menjadi harga mati dalam menjaga kepercayaan publik terhadap institusi,” tutup Trunoyudo.
Sidang Selasa besok akan menjadi pembuktian bagi Polri: apakah proses ini mampu menjadi preseden bagi penegakan disiplin tanpa pandang bulu, atau sekadar menjadi catatan dalam lembaran birokrasi. Publik kini menanti, sejauh mana transparansi akan dibuka di balik pintu ruang sidang Mabes Polri.