Laut Tak Cukup Dijaga dengan Patroli, Polri Bidik Bom Ikan hingga Kapal Ilegal
JAKARTA, BalleBale.com – Ancaman terhadap nelayan tradisional bukan hanya datang dari laut yang tak menentu. Praktik menangkap ikan dengan bom dan racun, kapal ilegal, serta persaingan wilayah tangkap ikut menekan mata pencaharian masyarakat pesisir. Polri menyatakan akan memperkuat pengawasan melalui program Blue Policing.
Kabagopsnal dan TIK Korpolairud Baharkam Polri Kombes Pitoyo Agung Yuwono mengatakan, penangkapan ikan yang merusak lingkungan berisiko merusak ekosistem sekaligus mengancam keberlangsungan hidup warga pesisir. Dalam keterangan pada Sabtu (21/11/2026), ia menyebut perlindungan laut perlu memberi manfaat langsung bagi masyarakat.
Pengawasan, menurut Pitoyo, akan mencakup patroli berbasis risiko, deteksi dini aktivitas ilegal, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang membahayakan warga maupun sumber daya laut. Polri juga menyoroti praktik illegal, unreported, and unregulated fishing (IUU Fishing), yang dapat memperbesar ketimpangan akses terhadap ikan dan memicu konflik dengan nelayan tradisional.
Namun, menjaga wilayah perairan tak cukup hanya mengandalkan patroli dan penindakan. Pitoyo menilai nelayan, pemerintah daerah, instansi terkait, dan komunitas pesisir perlu dilibatkan untuk mengenali potensi pelanggaran serta mencegah konflik sejak awal. Nelayan, katanya, memiliki pengetahuan langsung tentang kondisi laut dan aktivitas di wilayah tangkap mereka.
Pelibatan warga itu akan dikembangkan melalui pilar Blue Community, antara lain dengan memperkuat forum dialog dan pemolisian masyarakat pesisir. Forum tersebut ditujukan untuk menampung aspirasi nelayan, memetakan masalah keamanan, dan mencari penyelesaian secara partisipatif.
Polri juga menyatakan pendekatan ini membuka ruang bagi aturan dan kearifan lokal bahari, seperti Awig-awig, Sasi, dan Panglima Laut, dalam mendukung pengelolaan sumber daya laut serta keamanan pesisir.
Di luar penangkapan ikan ilegal, pengawasan akan menyasar distribusi bahan bakar minyak bersubsidi untuk nelayan kecil agar tidak disalahgunakan. Keselamatan melaut juga menjadi perhatian, melalui patroli, pengamanan jalur pelayaran rakyat, serta edukasi penggunaan jaket pelampung dan perlengkapan navigasi.
Blue Policing dijalankan melalui enam pilar: Blue Prevention, Blue Community, Blue Intelligence, Blue Law Enforcement, Blue Environment, dan Blue Impact. Menurut Pitoyo, keenamnya mencakup pencegahan, kemitraan masyarakat, deteksi dini, penegakan hukum, perlindungan ekosistem, dan evaluasi dampak.
Ukuran keberhasilan, kata Pitoyo, semestinya tidak berhenti pada jumlah patroli atau penindakan. Perubahan yang diharapkan mencakup berkurangnya gangguan keamanan, meningkatnya keselamatan nelayan, dan terjaganya ketersediaan sumber daya ikan.
Pada akhirnya, program ini diuji oleh dampaknya bagi warga yang bergantung pada laut: apakah nelayan dapat melaut dengan aman, memperoleh akses yang adil terhadap wilayah tangkap, dan tetap memiliki sumber penghidupan ketika ekosistem terjaga.
Catatan: Pernyataan narasumber disajikan sebagai kutipan tidak langsung; kutipan langsung baru sebaiknya digunakan setelah dikonfirmasi kepada narasumber.