491 Coffee Shop di Kendari, Nyaris Tak Ada yang Bayar Royalti Musik
KENDARI,Ballebale.com – Menjamurnya coffee shop di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, ternyata belum berbanding lurus dengan kepatuhan pembayaran royalti musik. Dari sekitar 491 coffee shop yang tersebar di ibu kota Sultra, nyaris tidak ada yang tercatat menyetorkan royalti atas pemanfaatan lagu dan musik untuk kepentingan komersial.
Kondisi tersebut menjadi perhatian Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Ketua LMKN Pemilik Hak Terkait, Marcell Siahaan, menilai sektor coffee shop sebenarnya memiliki potensi besar dalam mendukung penerimaan royalti sekaligus memberikan penghargaan kepada para pencipta dan pemilik hak terkait.
Hal itu disampaikan Marcell saat menjadi narasumber utama dalam kegiatan Diseminasi Mekanisme Tata Kelola Royalti Lagu dan Musik, Sosialisasi Pencatatan Hak Cipta Lagu Gratis, serta Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Phinisi Ballroom Hotel Claro Kendari, Selasa (10/11/2026).
“Kami melihat potensi yang sangat besar dari sektor coffee shop di Kendari. Dari sekitar 491 coffee shop yang ada, seharusnya pemanfaatan musik secara komersial juga diikuti dengan pemenuhan kewajiban pembayaran royalti,” kata Marcell.
Menurut dia, musik yang diputar di tempat usaha bukan sekadar pelengkap suasana. Di balik setiap lagu terdapat karya intelektual yang memiliki nilai ekonomi serta hak yang melekat pada pencipta, musisi, produser fonogram, dan pelaku pertunjukan.
Marcell menegaskan, kewajiban membayar royalti bukan ditujukan untuk membebani pelaku usaha. Pembayaran tersebut merupakan bagian dari penghargaan terhadap karya musik yang digunakan untuk mendukung aktivitas bisnis.
“Ketika sebuah karya musik digunakan untuk mendukung kegiatan bisnis dan memberikan nilai tambah bagi usaha, maka ada hak ekonomi pencipta dan pemegang hak terkait yang harus dipenuhi,” ujarnya.
Royalti Sultra Baru Rp459,8 Juta
Berdasarkan data LMKN tahun 2025, penerimaan royalti dari 13 sektor utama pengguna musik komersial di Sulawesi Tenggara masih tergolong rendah.
Dari 13 sektor tersebut, hanya empat sektor yang tercatat rutin memberikan kontribusi royalti. Sektor karaoke menjadi penyumbang terbesar dengan sekitar Rp399 juta, disusul pertokoan Rp35 juta, hotel dan fasilitas hotel Rp18 juta, serta bioskop sekitar Rp7,2 juta.
Total penerimaan royalti dari 13 sektor utama di Sultra sepanjang 2025 tercatat sekitar Rp459,8 juta.
Sementara itu, sembilan sektor lainnya masih tercatat nihil kontribusi, termasuk restoran, kafe, dan klub malam.
Menurut Marcell, kondisi tersebut menunjukkan masih perlunya edukasi dan peningkatan kepatuhan pelaku usaha terhadap tata kelola royalti musik.
Kewajiban pembayaran royalti sendiri telah diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Regulasi tersebut mengatur pemanfaatan lagu dan musik secara komersial, termasuk di berbagai tempat usaha.
LMKN Dorong Digitalisasi Pembayaran
Untuk memudahkan pelaku usaha memenuhi kewajibannya, LMKN juga memperkenalkan sistem digital Inspiration. Layanan tersebut dirancang untuk menyederhanakan proses administrasi lisensi dan pembayaran royalti melalui satu akun.
Sistem itu disebut dapat meningkatkan kepatuhan lisensi hingga 95 persen.
Dalam skema pembagian royalti, sebesar 8 persen dialokasikan untuk biaya pengelolaan, sementara 92 persen diberikan kepada pemegang hak.
Rinciannya, 46 persen untuk pencipta, 23 persen untuk produser fonogram, dan 23 persen untuk pelaku pertunjukan.
Secara nasional, LMKN mencatat lebih dari 6.000 pelaku usaha dari 13 sektor telah berkontribusi membayar royalti. Total penerimaan royalti nasional sepanjang 2025 hampir mencapai Rp170 miliar.
Kemenkum: Karya Musik Punya Nilai Ekonomi
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sultra, Andi Basmal, menegaskan perlindungan hak cipta merupakan bagian penting dalam memberikan kepastian hukum sekaligus penghargaan terhadap kreativitas pencipta lagu dan musisi.
Menurutnya, pemahaman mengenai tata kelola royalti perlu terus diperluas. Bukan hanya kepada pencipta dan pelaku industri musik, tetapi juga masyarakat dan pelaku usaha yang menggunakan karya musik.
“Setiap karya musik memiliki nilai ekonomi dan melekat hak penciptanya. Karena itu, kita perlu membangun kesadaran bersama untuk menghargai karya intelektual, memahami mekanisme pembayaran royalti, serta mendorong pencatatan hak cipta sebagai bentuk perlindungan hukum bagi para pencipta,” ujar Andi Basmal.
Kegiatan tersebut turut menghadirkan Ricky Mubaroq dan Rikson Sitorus, Analis Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum RI.
Peserta berasal dari berbagai kalangan, mulai dari pencipta lagu, musisi, pelaku industri musik, pelaku usaha, akademisi, komunitas, hingga aparat penegak hukum.
Andi Basmal berharap kegiatan tersebut dapat meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku usaha mengenai hak serta kewajiban dalam memanfaatkan karya cipta.
Kanwil Kemenkum Sultra juga berkomitmen memperluas edukasi dan sosialisasi kekayaan intelektual untuk membangun ekosistem musik yang sehat, transparan, dan berkeadilan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif di Sulawesi Tenggara.(**)