Polri Perkuat Perlindungan Laut Melalui Blue Policing Untuk Kesejahteraan Masyarakat Pesisir
JAKARTA, BalleBale.com – Laut Nusantara bukanlah sekadar garis batas kedaulatan yang harus dijaga dengan meriam dan kapal cepat. Ia adalah rahim yang kian keracunan. Terumbu karang memutih, hutan mangrove habis dikeruk, dan ikan-ikan dicuri oleh kapal-kapal hantu sebelum sempat berkembang biak. Menyadari bahwa patroli semata takkan pernah mampu menambal luka samudra, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) akhirnya memilih mengubah haluan.
Mereka tidak lagi hanya ingin menjadi penegak hukum yang memburu penjahat; mereka ingin menjadi perawat bagi ekosistem yang sekarat.
Di Jakarta, pada Jumat, 20 November 2026, Korpolairud Baharkam Polri secara resmi mempertegas komitmennya melalui program Blue Policing. Ini bukan sekadar ganti nama atau penambahan armada. Ini adalah pengakuan diam-diam dari institusi berseragam cokelat bahwa pendekatan konvensional yang hanya berorientasi pada penangkapan dan penjara telah gagal membendung kehancuran laut.
Kombes Pol. Pitoyo Agung Yuwono, arsitek dari program ini yang juga menjabat Kabagopsnal dan TIK Korpolairud, tahu betul bahwa menangkap satu kapal pencuri ikan tidak akan mengembalikan terumbu karang yang hancur dihancurkan bom. Karena itu, Blue Policing dibangun di atas enam pilar mulai dari Blue Prevention, Blue Community, Blue Intelligence, Blue Law Enforcement, Blue Environment, hingga Blue Impact yang memaksa polisi untuk turun dari menara gading institusi dan menyentuh akar masalah ekologi.
Bagi Pitoyo, keamanan maritim hari ini tidak lagi bisa diukur dari berapa ton ikan ilegal yang disita atau berapa banyak nelayan yang dipenjara.
“Menangkap penjahat di laut itu penting, tapi itu baru separuh pekerjaan. Jika lautnya mati, siapa yang pada akhirnya akan kita lindungi?” ujar Pitoyo dengan nada reflektif di Jakarta, Jumat lalu.
“Keamanan maritim hari ini harus bergeser dari sekadar menjaga batas negara, menjadi menjaga denyut nadi kehidupan. Kita tidak bisa terus-menerus memborgol nelayan kecil yang terdesak ekonomi hingga memakai pukat harimau, sementara di saat yang sama membiarkan limbah industri dan kapal-kapal raksasa meracuni perairan. Blue Policing adalah cara kami memaksa institusi ini untuk tidak hanya melihat hukum, tapi juga melihat ekologi.” ucapnya.
Pilar Blue Community menjadi jantung dari pergeseran paradigma ini. Polri menyadari bahwa selama ini nelayan sering kali hanya ditempatkan sebagai objek pengawasan atau saksi mata kejahatan. Melalui program ini, masyarakat pesisir diposisikan ulang sebagai mitra strategis, bahkan sebagai “penjaga gawang” samudra.
“Selama ini kita mendikte nelayan dari atas kapal besi. Itu keliru,” tegas Pitoyo.
“Kita harus duduk di atas perahu mereka. Nelayan adalah pihak yang paling mencium bau amis dari kematian laut. Mereka yang pertama kali tahu ketika ikan menghilang, ketika air berubah warna, dan ketika racun mulai merampas mata pencaharian mereka. Melibatkan mereka bukan berarti menyerahkan tugas polisi kepada warga, tapi mengakui bahwa tanpa pengetahuan lokal dan keterlibatan mereka, seluruh armada kepolisian hanyalah besi tua yang berlayar di atas lautan yang sekarat.” lanjutnya.
Pada akhirnya, Blue Policing adalah sebuah pengakuan atas batas kekuasaan aparat. Laut terlalu luas, terlalu dalam, dan terlalu rapuh untuk diselamatkan hanya dengan sirene dan borgol.
“Laut tidak punya suara untuk mengadukan keserakahan kita ke meja pengadilan,” tutup Pitoyo, menatap jauh ke depan.
“Karena itu, seragam yang kami kenakan hari ini harus bisa menjadi penerjemah jeritan samudra. Menjaga laut bukan lagi soal menjaga kedaulatan di atas peta, tapi memastikan bahwa anak-cucu kita kelak masih bisa menemukan ikan di perairan ini, bukan hanya menemukan bangkai ekosistem di dalam buku sejarah.” ujarnya.
Lewat ‘Blue Policing’, Korpolairud Polri mencoba mendefinisikan ulang makna keamanan maritim: bukan lagi soal siapa yang harus diborgol, melainkan bagaimana menyelamatkan laut yang kian sekarat dari keserakahan manusia.