Wakapolres Metro Bekasi Kota Latih Warga Kelola Barang Bekas Bernilai Ekonomi
Bekasi, BalleBale.com – Ada nama yang nyaris terasa mengejek di Bekasi Barat: Gang Bahagia. Di lorong sempit Jalan H. Syamsudin No. 4, Kelurahan Kota Baru, “kebahagiaan” itu hari ini datang dalam bentuk lima gerobak sampah dan pelatihan memilah kardus bekas.
Kamis, 19 November 2026, Wakapolres Metro Bekasi Kota AKBP Davis Busin Siswara berdiri di tengah sepuluh warga, memperkenalkan program unggulan kepolisian: Polisi Peduli Pengangguran (Poliran). Ini adalah gelaran keempatnya di Bekasi setelah sebelumnya polisi mengajarkan potong rambut di Pasar Bekasi Timur. Kini, giliran warga diajari memungut sampah.
Materinya praktis dan membumi. H. Mamad, pengurus Paguyuban Mitra Daur Ulang, memaparkan skema bisnis yang sederhana: kardus bekas dihargai Rp 1.000 per kilogram, gelas plastik Rp 1.500 per kilogram. Cukup untuk menopang dapur, mungkin. Cukup untuk menyekolahkan anak, barangkali. Tapi jelas tidak cukup untuk mengangkat seseorang dari kemiskinan struktural.
Namun di balik angka-angka receh itu, terselip sebuah kalimat yang layak dicatat baik-baik. Sebuah kalimat yang, jika dibaca dengan saksama, membongkar anatomi program pemberdayaan ala kepolisian ini.
“Sampah bagi sebagian orang, tapi emas bagi yang jeli melihat peluang,” ujar AKBP Davis di hadapan peserta. “Selain menambah penghasilan, aktivitas warga saat mengumpulkan barang juga membantu tugas Polri dalam memantau dan menjaga Kamtibmas.”
Kalimat terakhir itu—yang dalam rilis resmi terdengar seperti bonus kecil sebenarnya adalah inti dari keseluruhan program. Di sinilah letak dimensi yang jarang dibicarakan: Poliran bukan sekadar program pemberdayaan ekonomi. Ia adalah program perekrutan halus.
Ketika seorang pemulung berkeliling dari gang ke gang, dari rumah ke rumah, ia tidak hanya mengumpulkan kardus bekas. Ia melihat. Ia mendengar. Ia tahu siapa yang baru pindah, siapa yang tengah bertengkar, siapa yang mencurigakan. Ia adalah mata dan telinga kepolisian yang bergerak tanpa seragam, tanpa gaji, dan yang paling penting tanpa beban administratif.
Dalam bahasa yang lebih jujur, program ini membebankan fungsi keamanan negara pada pundak warga yang paling rentan secara ekonomi. Pemulung yang seharusnya fokus pada tumpukan kardus, kini juga diharapkan menjadi pelapor dini bagi kepolisian. Pertanyaannya: apakah kompensasi berupa gerobak dan pelatihan tiga puluh menit cukup untuk beban tambahan itu?
Delapan warga mendaftar sebagai mitra daur ulang hari itu. Lima gerobak diserahkan oleh H. Kurdi, Ketua Paguyuban Barang Bekas. Lurah Kota Baru Endang Kusnidi hadir. Ketua RW 010 Ustaz Sofyan Sahruri hadir. Semua tampak rapi, terdokumentasi, dan siap masuk laporan tahunan.
Namun angka-angka ini juga menceritakan sesuatu yang lain. Delapan orang. Lima gerobak. Dalam sebuah kota dengan jutaan penduduk dan angka pengangguran yang tak pernah surut, ini adalah tetesan air di tengah gersangnya lapangan kerja.
Polri, melalui Poliran, tampaknya sadar akan keterbatasan ini. Maka narasi yang dibangun pun bergeser: dari “menciptakan lapangan kerja” menjadi “memberdayakan kewirausahaan praktis”. Dari “mengentaskan pengangguran” menjadi “menekan angka pengangguran”. Dari “solusi” menjadi “kontribusi”.
Perubahan diksi ini bukan sekadar kosmetik bahasa. Ia adalah pengakuan diam-diam bahwa negara, melalui kepolisian, tidak memiliki solusi struktural atas pengangguran. Yang bisa dilakukan hanyalah mengajarkan warga mengais apa yang dibuang orang lain lalu menyebutnya “nilai emas”.
AKBP Davis menutup kegiatan dengan optimisme yang terukur. Ia menyebut warga yang memungut sampah sebagai “orang yang jeli melihat peluang”. Narasi ini indah, tapi juga berbahaya. Sebab ia mengalihkan tanggung jawab dari negarabyang seharusnya menciptakan lapangan kerja kepada individu, yang “diharapkan” jeli melihat peluang di tengah tumpukan sampah.
Di Gang Bahagia, Bekasi Barat, sepuluh warga pulang membawa gerobak dan harapan. Mereka kini bukan lagi sekadar pengangguran. Mereka adalah mitra daur ulang. Mereka adalah wirausahawan sampah. Mereka, tanpa sepenuhnya sadar, juga telah menjadi perpanjangan mata kepolisian di kampungnya sendiri.
Apakah ini pemberdayaan? Mungkin. Apakah ini solusi? Agaknya tidak. Yang pasti, di gang yang namanya menjanjikan kebahagiaan itu, negara hari ini hadir bukan dengan lapangan kerja, melainkan dengan gerobak sampah dan pesan terselubung: pungutlah apa yang dibuang orang lain, dan laporkan apa yang mencurigakan.
Sebuah kontrak sosial yang ganjil, di tengah kota yang tak pernah kehabisan pengangguran.
Di Gang Bahagia, Bekasi, polisi mengajarkan warga miskin mengais kardus bekas seharga seribu rupiah per kilogram. Namun di balik narasi pemberdayaan, terselip fungsi lain: pemulung sebagai perpanjangan mata kepolisian di kampung.