Skip to content
Balle Bale Balle Bale

MENGHATARKAN BERITA TERBAIK DAN TERPERCAYA

Balle Bale Balle Bale

MENGHATARKAN BERITA TERBAIK DAN TERPERCAYA

  • HOME
  • News
  • Jakarta News
  • Army and Police
  • Entertainment
  • Lifestyle
  • Sport
  • Redaksi

Find Us

Address
123 Main Street
New York, NY 10001

Hours
Monday–Friday: 9:00AM–5:00PM
Saturday & Sunday: 11:00AM–3:00PM

  • HOME
  • News
  • Jakarta News
  • Army and Police
  • Entertainment
  • Lifestyle
  • Sport
  • Redaksi
Close

Search

Home/Army and Police/Bareskrim Bongkar Dugaan Mafia Solar di Sulawesi Selatan, Kerugian Negara Ditaksir Rp67,9 Miliar

Bareskrim Bongkar Dugaan Mafia Solar di Sulawesi Selatan, Kerugian Negara Ditaksir Rp67,9 Miliar

By admin
November 16, 2026

 

JAKARTA, BalleBale.com — Penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Sulawesi Selatan tak berhenti pada dugaan penggelapan ribuan kiloliter solar. Bareskrim Polri kini memburu jejak uang dan aset yang diduga berasal dari praktik ilegal tersebut melalui pengembangan perkara ke tindak pidana pencucian uang (TPPU).

 

Penyidik menduga distribusi biosolar bersubsidi itu berlangsung melalui rantai pemindahan antarkendaraan dan kapal, sebelum akhirnya masuk ke kapal tanker. Praktik yang berlangsung sejak Oktober 2025 hingga Februari 2026 tersebut diperkirakan menyebabkan kerugian negara Rp67,9 miliar.

 

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Kombes Pol. Suhasto mengatakan perkara pidana asal ditangani Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan berdasarkan laporan polisi tertanggal 26 Februari 2026. Perkara itu berkaitan dengan dugaan pelanggaran Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

 

“Dalam proses penyidikan perkara pidana asal, penyidik telah memeriksa 43 orang saksi, satu orang ahli dari BPH Migas, serta menetapkan tujuh orang tersangka. Perkiraan kerugian negara dari tindak pidana asal ini mencapai Rp67.904.375.000,” ujar Suhasto dalam konferensi pers di Gedung Awaloedin Djamin, Bareskrim Polri, Senin, 16 November 2026.

 

Berdasarkan hasil penyidikan, modus yang digunakan diduga melibatkan pemindahan biosolar dari sejumlah truk tangki ke kapal SPOB Sania dan SPOB Sukses Rahayu 999. Dari kedua kapal tersebut, BBM kemudian dipindahkan kembali melalui mekanisme *ship-to-ship* ke kapal tanker MT Bakti 1 di perairan Makassar.

 

Rangkaian pemindahan itu diduga menjadi bagian dari upaya menyamarkan asal-usul dan distribusi BBM bersubsidi. Total volume yang disebut dipindahkan mencapai sekitar 3.532 kiloliter (KL).

 

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan Kombes Pol. Taufik Herdiansyah Zeinardi menjelaskan, salah satu modus yang diduga digunakan pelaku adalah memanfaatkan dokumen pembelian BBM non-subsidi dari perusahaan pemegang Izin Niaga Umum (INU).

 

Dokumen tersebut diduga dipakai untuk menyamarkan pengangkutan BBM dengan volume yang melebihi keterangan dalam dokumen resmi. Setelah diangkut menggunakan truk tangki, solar dipindahkan ke kapal SPOB, lalu diteruskan ke kapal tanker. Dokumen asal pengiriman kemudian diduga diganti dengan dokumen pengiriman lain agar aktivitas itu tampak sebagai distribusi yang sah.

 

“Dari bulan Oktober sampai Februari, total selisih volume yang tidak sesuai dengan dokumen asal mencapai kurang lebih 3.652 KL dari lima kali pengiriman. Dari kasus ini kami telah menetapkan tujuh orang tersangka, dan empat berkas perkara tersangka sudah dinyatakan lengkap atau P21 per tanggal 12 November,” ungkap Taufik.

 

Terdapat dua angka volume dalam keterangan penyidik: sekitar 3.532 KL untuk total pemindahan BBM dan sekitar 3.652 KL untuk selisih volume yang tidak sesuai dokumen. Perbedaan tersebut perlu diperjelas dalam proses penyidikan agar gambaran jumlah BBM yang diduga diselewengkan tidak menimbulkan tafsir berbeda.

 

Bareskrim tidak hanya mengandalkan penindakan terhadap pengangkutan BBM. Penyidikan kini diarahkan untuk mengungkap siapa yang menerima keuntungan dan bagaimana hasil dugaan kejahatan itu dialihkan atau disamarkan.

 

Suhasto menyatakan berkas perkara pidana asal telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh kejaksaan melalui surat tertanggal 12 November 2026. Pengembangan ke dugaan TPPU dilakukan melalui laporan polisi tertanggal 20 Oktober 2026 dengan menerapkan Pasal 607 KUHP.

 

Dalam perkara pencucian uang, penyidik akan menelusuri transaksi keuangan dan aset yang diduga berkaitan dengan hasil penyalahgunaan BBM bersubsidi. Pendekatan yang digunakan adalah *follow the money* dan *follow the asset*: mengikuti aliran dana sekaligus mengidentifikasi aset yang diduga dibeli atau dikuasai dari hasil kejahatan.

 

Langkah ini penting karena pengungkapan tindak pidana asal belum tentu menjawab siapa saja yang menikmati keuntungan terbesar. Penelusuran keuangan diharapkan dapat memperlihatkan hubungan antara pelaku lapangan, pihak yang mengendalikan distribusi, dan penerima manfaat dari transaksi tersebut.

 

Dalam pengungkapan perkara, penyidik menyita dua kapal SPOB, tujuh truk pengangkut BBM, dua mesin pompa, serta selang dengan panjang sekitar 500 meter. Polisi juga menyita kapal tanker MT Bakti 1, sekitar 120 KL biosolar, dan sejumlah dokumen transaksi.

 

Barang bukti tersebut menggambarkan jalur distribusi yang diduga digunakan untuk memindahkan BBM dari kendaraan darat ke kapal, kemudian ke kapal tanker. Namun, penyitaan sarana pengangkutan saja belum cukup untuk mengungkap keseluruhan jaringan. Penelusuran dokumen dan transaksi keuangan menjadi bagian penting untuk menguji siapa yang mengatur serta memperoleh keuntungan dari rangkaian kegiatan itu.

 

Direktur BBM BPH Migas Chrisnawan Anditya mengapresiasi penegakan hukum yang dilakukan Bareskrim Polri dan Polda Sulawesi Selatan. Ia mengingatkan penyalahgunaan BBM bersubsidi bukan semata persoalan kerugian keuangan negara.

 

Praktik tersebut juga berpotensi mengganggu ketepatan sasaran distribusi subsidi. BBM yang seharusnya diterima masyarakat yang berhak justru diduga dialihkan melalui jalur perdagangan ilegal.

 

“Kami mengimbau masyarakat untuk senantiasa menggunakan BBM bersubsidi secara tepat sesuai peruntukannya karena subsidi tersebut menggunakan uang negara, serta tidak memperjualbelikannya secara ilegal,” ujar Chrisnawan.

 

Pengembangan perkara ke TPPU akan menjadi ujian bagi penyidik untuk membongkar lebih jauh dugaan penyalahgunaan subsidi tersebut. Sebab, penindakan terhadap pelaku pengangkutan hanya menyentuh satu bagian dari persoalan. Pengungkapan pihak yang mengendalikan aliran BBM dan menikmati hasil penjualannya menjadi kunci untuk menelusuri kemungkinan kebocoran yang lebih luas.

Tags:

Dugaan Penggelapan SolarIzin Niaga Umum (INU)Penyalahgunaan bahan bakar minyakTPPU
Author

admin

Follow Me
Other Articles
Previous

Bareskrim Sita Rp 28 Miliar, Pemilik Manfaat Judi Online Masih Gelap*

Next

Jelang Natal Polres Jaktim Perketat Rantai Pasok hingga ke Pasar

No Comment! Be the first one.

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Search

About This Site

Balle bale  “MENGHATARKAN BERITA TERBAIK DAN TERPERCAYA”

Recent Posts

  • Lulusan Poliran Langsung Bekerja Kapolri Meminta Program Diperluas ke Disabilitas dan Nelayan
  • Perkuat Pencegahan Polda Metro Jaya Ungkap Kasus Perdagangan Orang Hingga Eksplorasi Anak
  • Polda Metro Jaya Ungkap Pembunuhan di Taman Lawang, Kurang dari 24 Jam

Archives

  • November 2026 (287)
  • October 2026 (435)
  • September 2026 (594)
  • August 2026 (269)
  • July 2026 (362)
  • June 2026 (53)

Find Us

Address
Jakarta Selatan
DKI Jakarta , Indonesia

Hours
Monday–Friday: 9:00AM–5:00PM
Saturday & Sunday: 11:00AM–3:00PM

Copyright 2026 — Balle Bale. All rights reserved. MTM Network