Said Didu Bongkar Isi Podcast, Nama Bahlil Terseret Kasus Penyadapan
Jakarta, Ballebale.com – Perseteruan politik dan hukum kembali memanas. Kali ini, giliran Muhammad Said Didu berhadapan dengan Partai Golkar setelah partai berlambang pohon beringin tersebut melayangkan somasi terbuka terkait narasi yang mengaitkan Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia dengan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Namun, Said Didu tidak tinggal diam. Melalui tim kuasa hukumnya, ia menyampaikan jawaban tertulis sekaligus membantah tudingan bahwa dirinya pernah menyebut Bahlil sebagai pihak yang terlibat dalam praktik penyadapan tersebut.
Ketua Tim Kuasa Hukum Said Didu, Helvis, menegaskan bahwa kliennya sama sekali tidak memiliki niat untuk menghina, merendahkan, apalagi menghancurkan reputasi Bahlil.
Helvis bahkan mempertanyakan dasar tuduhan yang menjadi alasan Golkar melayangkan somasi. Menurut dia, tim hukum telah memeriksa rekaman podcast secara utuh, termasuk transkrip pembicaraan yang dipersoalkan.
Hasil pemeriksaan itu, kata Helvis, tidak menunjukkan adanya pernyataan Said Didu yang secara eksplisit menyebut Bahlil sebagai pelaku penyadapan atau menuduh Ketua Umum Golkar tersebut terlibat dalam perkara itu.
“Klien kami tidak memiliki niat untuk menghina, merendahkan, ataupun merusak reputasi Bapak Bahlil Lahadalia,” tegas Helvis dalam keterangannya.
Ia menjelaskan, percakapan dalam podcast berlangsung secara spontan dan disertai disclaimer. Karena itu, menurutnya, sebuah pernyataan tidak semestinya ditafsirkan secara terpisah tanpa melihat keseluruhan konteks pembicaraan.
Tim kuasa hukum juga telah mengirimkan tanggapan tertulis atas somasi Golkar. Mereka berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui klarifikasi dan komunikasi, bukan justru berkembang menjadi perkara pidana.
Golkar Layangkan Somasi, Said Didu Diberi Tenggat 3 x 24 Jam
Sebelumnya, Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham) DPP Partai Golkar melayangkan somasi terbuka kepada Said Didu dan Sri Radjasa Chandra pada Selasa (10/11/2026).
Langkah tersebut diambil setelah Golkar mempersoalkan sejumlah konten digital yang dinilai menggiring opini mengenai dugaan keterlibatan Bahlil dalam kasus penyadapan Presiden Prabowo.
Koordinator Tim Hukum Bakumham DPP Partai Golkar, Muhamad Sattu Pali, menyampaikan bahwa somasi tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan dan kuasa langsung dari Bahlil.
Sementara itu, Juru Bicara Tim Hukum Golkar, Derek Loupatty, menjelaskan bahwa salah satu narasi yang dipersoalkan menyebut seorang ketua umum partai besar diduga terlibat dalam kasus penyadapan Presiden dan mengikuti pertemuan dengan sejumlah jenderal sekitar tiga jam sebelum para jenderal tersebut ditangkap.
Golkar menilai narasi itu mengarah kepada Bahlil dan tidak disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Melalui somasi bernomor 01/Somasi/DPP-Bakumham/11/2026 tertanggal 9 November 2026, Golkar meminta Said Didu dan Sri Radjasa mencabut pernyataan, menurunkan konten yang dipersoalkan, serta menyampaikan permohonan maaf secara terbuka.
Tenggat yang diberikan adalah 3 x 24 jam sejak somasi disampaikan. Golkar juga menyatakan akan mempertimbangkan langkah hukum apabila permintaan tersebut tidak dipenuhi.
Sebelum melayangkan somasi, tim hukum Golkar sempat mempertimbangkan untuk langsung membuat laporan polisi. Namun, atas arahan Bahlil, partai tersebut memilih memberikan kesempatan kepada pihak yang disomasi untuk menyampaikan klarifikasi terlebih dahulu.
Dengan demikian, jawaban tertulis dari tim hukum Said Didu menjadi perkembangan penting dalam perselisihan yang kini menyedot perhatian publik.
Bahlil Membantah, Sebut Dirinya Juga Korban Penyadapan
Nama Bahlil menjadi sorotan setelah muncul narasi mengenai dugaan pertemuan seorang ketua umum partai politik dengan sejumlah jenderal sebelum penangkapan dalam perkara penyadapan.
Bahlil telah membantah terlibat dalam dugaan penyadapan terhadap Prabowo. Ia bahkan menyatakan dirinya juga menjadi korban penyadapan.
Pernyataan itu disampaikan Bahlil saat menghadiri kegiatan Partai Golkar di Maluku, Sabtu (7/11/2026).
Bahlil mempertanyakan tuduhan yang mengaitkan dirinya dengan praktik penyadapan. Ia menyatakan tidak mungkin terlibat dalam tindakan tersebut jika dirinya sendiri mengaku menjadi korban.
Pernyataan Bahlil menambah lapisan kontroversi dalam kasus ini. Sebab, di tengah penyidikan dugaan penyadapan yang melibatkan sejumlah perwira tinggi Polri, muncul pula narasi mengenai kemungkinan adanya hubungan dengan tokoh politik.
Namun, sampai saat ini, dugaan keterlibatan Bahlil dalam pertemuan yang dipersoalkan belum dapat diperlakukan sebagai fakta hukum. Bahlil telah membantahnya, sedangkan pihak Said Didu menyatakan tidak pernah secara langsung menuduhnya.
Kasus Penyadapan Prabowo Meledak, Empat Perwira Polri Jadi Tersangka
Di balik polemik somasi tersebut, publik memang tengah mengikuti perkembangan perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Kasus ini menjadi perhatian nasional setelah kepolisian mengungkap penetapan empat tersangka yang berasal dari lingkungan kepolisian, termasuk mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026), Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto memaparkan kronologi serta dugaan peran masing-masing tersangka.
Empat orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka yakni:
1. Jenderal Listyo Sigit Prabowo, mantan Kapolri.
2. Irjen Eko Hadi Santoso.
3. Irjen Slamet Uliandi.
4. Ahrie Sonta Nasution.
Dalam pemaparan tersebut, Suyudi menjelaskan bahwa penyidik menduga perintah penyadapan berasal dari Listyo Sigit ketika masih menjabat Kapolri. Perintah itu diduga disampaikan secara lisan atau melalui komunikasi WhatsApp, kemudian diteruskan kepada sejumlah pejabat yang memiliki akses terhadap sistem pemantauan.
Penyidik juga mendalami dugaan penggunaan sistem Lawful Interception Management System (LIMS) untuk memasukkan nomor telepon yang menjadi sasaran pemantauan.
Dalam prosedur yang semestinya, penyadapan harus memiliki dasar hukum dan memenuhi ketentuan yang berlaku. Namun, dalam perkara ini, polisi menduga terdapat penyimpangan, antara lain pemasukan nomor target tanpa permohonan penyidik dan tanpa verifikasi keterkaitan dengan perkara pidana.
Petugas diduga mendengarkan serta mengekspor rekaman hasil pemantauan, kemudian mengubahnya menjadi transkrip. Hasil tersebut selanjutnya dilaporkan secara berjenjang kepada pihak yang diduga memberikan perintah.
Polisi juga mengungkap dugaan penghapusan data hasil penyadapan pada sistem LIMS dan PLX pada Oktober 2026.
Dugaan penghapusan data elektronik tersebut menjadi salah satu bagian penting yang didalami penyidik untuk mengungkap rangkaian aktivitas pemantauan komunikasi.
Listyo Sigit Diduga Jadi Penerima Akhir Hasil Sadapan
Dalam perkembangan terbaru, Kapolri membeberkan dugaan bahwa Listyo Sigit tidak hanya memberikan perintah dan menentukan sasaran, tetapi juga menjadi penerima akhir atau end user dari hasil penyadapan.
Menurut pemaparan kepolisian, hasil pemantauan diduga dilaporkan secara berjenjang kepada pihak-pihak yang terlibat dalam rangkaian kegiatan tersebut.
Informasi ini menjadi salah satu poin yang paling menyita perhatian dalam rapat bersama Komisi III DPR. Sebab, perkara yang semula berangkat dari dugaan penyadapan ilegal kini berkembang menjadi pemeriksaan terhadap dugaan penyalahgunaan kewenangan dan sistem pengawasan komunikasi.
Meski demikian, seluruh peran yang disampaikan kepolisian masih harus dibuktikan melalui proses hukum. Penetapan tersangka bukanlah putusan bersalah, sehingga setiap orang tetap memiliki hak atas asas praduga tak bersalah.
Ada Jenderal Berinisial TK, Diduga Diminta Lakukan Surveillance
Pengungkapan kasus ini juga memunculkan sosok lain yang menjadi perhatian publik, yakni seorang perwira tinggi Polri berinisial TK.
Dalam rapat dengan Komisi III DPR, Kapolri menyampaikan bahwa tersangka Ahrie Sonta diduga memerintahkan Brigadir Jenderal berinisial TK untuk melakukan pemantauan atau surveillance.
Polri kemudian menjelaskan bahwa sosok TK merupakan perwira tinggi aktif berpangkat brigadir jenderal yang sedang menjalani pemeriksaan internal oleh Divisi Propam Polri.
Identitas lengkap dan posisi TK dalam perkara tersebut belum dipaparkan secara terbuka. Keterangannya masih didalami untuk mengetahui sejauh mana dugaan keterlibatannya dalam rangkaian aktivitas pemantauan komunikasi.
Keberadaan sosok TK menunjukkan bahwa penyidikan tidak hanya berfokus pada empat tersangka yang telah diumumkan. Penyidik masih berupaya menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain dan mengurai seluruh rantai komando dalam perkara tersebut.
Sasaran Penyadapan Diduga Meluas, Bukan Hanya Presiden
Hal lain yang membuat kasus ini semakin menghebohkan adalah dugaan luasnya sasaran pemantauan komunikasi.
Kapolri menyebut sasaran yang diduga masuk dalam materi penyidikan mencakup Presiden, lingkungan Istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR, partai politik, tokoh politik, gubernur, kapolda, hingga internal Polri.
Selain itu, kepolisian juga menyebut adanya dugaan pemantauan terhadap KPK, kejaksaan, organisasi kemasyarakatan, aktivis, mahasiswa, serta kalangan lainnya.
Namun, Suyudi menegaskan bahwa pencantuman nama atau kelompok dalam daftar sasaran penyadapan tidak dapat dimaknai sebagai keterlibatan mereka dalam tindak pidana.
Pernyataan ini penting agar publik tidak salah memahami daftar sasaran pemantauan sebagai daftar pihak yang dianggap bersalah.
Dalam perkembangan lain, penyidik juga telah berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk mengajukan perlindungan terhadap enam personel yang berkaitan dengan tim monitoring.
Langkah tersebut dilakukan untuk mendukung proses pemeriksaan dan mengungkap informasi mengenai aktivitas pemantauan yang diduga berlangsung.
Komisi III DPR Minta Kasus Diungkap Sampai ke Akar
Perkara dugaan penyadapan ilegal ini turut menjadi perhatian serius Komisi III DPR RI. Dalam rapat kerja bersama Kapolri, anggota dewan meminta agar penyidikan tidak berhenti pada empat tersangka yang telah diumumkan.
DPR mendorong kepolisian mengungkap siapa pihak yang berada di balik dugaan penyadapan, apa tujuan penggunaan hasil pemantauan, serta apakah terdapat pihak lain yang mengetahui atau memanfaatkan informasi tersebut.
Komisi III juga meminta agar dugaan tindak pidana lain yang mungkin berkaitan dengan perkara ini didalami sesuai ketentuan hukum.
Desakan tersebut memperlihatkan bahwa publik dan parlemen menginginkan pengungkapan perkara secara menyeluruh, bukan sekadar penetapan sejumlah tersangka.
Sebab, jika dugaan penyadapan tanpa prosedur hukum terbukti, persoalannya bukan hanya menyangkut pelanggaran internal kepolisian. Kasus ini juga menyentuh perlindungan privasi, keamanan komunikasi pejabat negara, serta batas kewenangan aparat dalam menggunakan teknologi pengawasan.
Polemik Said Didu dan Golkar Menunggu Babak Berikutnya
Di tengah perkembangan penyidikan tersebut, perselisihan Said Didu dan Golkar menjadi perhatian tersendiri.
Golkar merasa nama Bahlil telah dikaitkan dengan tuduhan serius yang dinilai tidak berdasar. Sebaliknya, tim hukum Said Didu menilai somasi yang dilayangkan tidak sesuai dengan substansi pembicaraan dalam podcast.
Kedua pihak kini memiliki posisi yang berbeda. Golkar meminta pencabutan pernyataan dan permohonan maaf, sedangkan pihak Said Didu telah menyampaikan jawaban tertulis dan berharap persoalan tidak berlanjut ke ranah pidana.
Polemik ini menjadi pengingat bahwa informasi mengenai perkara hukum yang masih berjalan harus disampaikan secara hati-hati. Potongan video, percakapan spontan, maupun narasi di media sosial tidak dapat menggantikan pembuktian hukum.
Publik kini menunggu dua hal sekaligus: penyelesaian perselisihan antara Said Didu dan Golkar, serta pengungkapan tuntas dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo.
Satu hal yang jelas, perkara penyadapan ini telah membuka pertanyaan besar mengenai penggunaan kewenangan dan teknologi pengawasan di tubuh aparat. Sementara itu, siapa pun yang disebut dalam pusaran isu tersebut tetap harus diberi ruang untuk memberikan klarifikasi dan memperoleh proses hukum yang adil. (ELN)