Pramono Tata Tanah Abang Bertahap, Pedagang Tak Boleh Kehilangan Mata Pencaharian

JAKARTA,Ballebale.com – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memutuskan penataan kawasan perdagangan Tanah Abang dilakukan secara bertahap dengan tetap menjaga keberlangsungan mata pencaharian pedagang. Pembenahan mencakup penertiban parkir liar, pemberantasan premanisme, pengawasan peredaran obat-obatan, pengelolaan sampah, hingga perbaikan fasilitas pendukung.

Pramono menegaskan, penataan Tanah Abang tidak boleh sekadar mengedepankan penertiban, tetapi juga memastikan masyarakat yang menggantungkan hidup di kawasan tersebut tetap memiliki ruang untuk mencari nafkah.

Keputusan itu disampaikan Pramono seusai memimpin Rapat Terbatas (Ratas) Tingkat Kecamatan di Kantor Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (5/11/2026). Rapat tersebut merupakan yang kedua digelar langsung di tingkat kecamatan setelah sebelumnya berlangsung di Kembangan, Jakarta Barat.

Menurut Pramono, Tanah Abang merupakan kawasan strategis yang mempertemukan pusat perdagangan, perkantoran, transportasi, dan permukiman dengan karakter sosial ekonomi masyarakat yang beragam. Karena itu, penataan membutuhkan koordinasi lintas perangkat daerah serta pendekatan yang memperhatikan kebutuhan warga.

“Dalam rapat juga disetujui untuk penataan kawasan Tanah Abang, baik itu Blok A, B, C, D, E, F, hal yang berkaitan dengan parkir liar, hal yang berkaitan dengan premanisme, penjualan obat-obatan, dan sebagainya,” ujar Pramono.

Penataan akan melibatkan Dinas Perhubungan, Satpol PP, Perumda Pasar Jaya, serta Perumda Pembangunan Sarana Jaya. Selain pengaturan parkir dan penertiban aktivitas ilegal, Pemprov DKI juga menyiapkan pembenahan pengelolaan sampah melalui fasilitas Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).

Penertiban Tak Boleh Mematikan Ekonomi Warga

Pramono mengingatkan, penertiban yang hanya mengandalkan tindakan represif tanpa menyediakan solusi bagi pedagang dan masyarakat berpotensi membuat persoalan kembali berulang.

Menurut dia, pendekatan yang tidak memperhitungkan keberlangsungan ekonomi warga justru dapat menggagalkan tujuan penataan kawasan.

“Karena saya meyakini kalau dilakukan dengan kekerasan atau tindakan berlebihan tetapi tidak disiapkan untuk para pedagang atau masyarakat itu tetap bisa mencari periuk nasinya, pasti akan kembali lagi,” tegasnya.

Karena itu, Pemprov DKI memilih pendekatan gradual atau bertahap, termasuk dalam penataan parkir dan penyediaan sarana pendukung.

“Jadi saya memutuskan mereka mulai kita tata secara gradual, termasuk parkir, yang paling penting adalah kehidupannya mulai berjalan dengan baik dan juga masyarakat itu tidak kehilangan periuk nasinya,” katanya.

Kali Krukut Jadi Prioritas Pengendalian Banjir

Selain penataan kawasan perdagangan, Ratas Kecamatan Tanah Abang membahas pengendalian banjir, keselamatan pejalan kaki, dan pemenuhan fasilitas pendidikan.

Dalam penanganan banjir, Pemprov DKI memutuskan pemasangan turap atau sheet pile dan parapet di Kali Krukut, pengadaan pompa air bergerak, serta melanjutkan pengerukan sedimentasi dan perbaikan saluran mikro.

Penanganan diarahkan pada sejumlah kawasan rawan genangan, antara lain Karet Tengsin, Petamburan, dan Bendungan Hilir.

“Yang pertama adalah hal yang berkaitan dengan pengendalian banjir di Kali Krukut yang tadi kita putuskan untuk dipasang sheet pile, serta parapet, dan kemudian juga pengadaan pompa air mobile di tempat itu,” jelas Pramono.

Trotoar Kampung Bali XXV Dikaji Ulang

Persoalan keselamatan pejalan kaki juga menjadi perhatian, khususnya usulan pembangunan trotoar dan penandaan Zona Selamat Sekolah (ZoSS) di Jalan Kampung Bali XXV.

Pramono meminta usulan tersebut ditinjau lebih lanjut karena pembangunan pedestrian berpotensi mengganggu fungsi saluran air.

“Problemnya adalah kalau dibuatkan pedestrian, pedestrian-nya di atas sungai, dan untuk itu saya tidak setuju,” ujarnya.

Sebagai alternatif, Pemprov DKI akan mengkaji penyesuaian lebar jalan, penerapan lalu lintas satu arah, serta penataan pohon di sepanjang ruas jalan tersebut.

Sekolah Terpadu Petamburan Ditargetkan Rampung 2028-2029

Di sektor pendidikan, Pramono mengarahkan pembangunan sekolah negeri terpadu di Kelurahan Petamburan untuk memenuhi kebutuhan fasilitas sekolah menengah pertama negeri.

Rencana tersebut mencakup penggabungan lahan SDN Petamburan 05 dan SDN Petamburan 07 dengan fasilitas pendidikan terdekat menjadi kawasan sekolah seluas sekitar 6.900 meter persegi.

Bangunan direncanakan memiliki lima hingga enam lantai, dengan sebagian area dimanfaatkan untuk sarana olahraga. Pramono meminta proyek tersebut masuk dalam anggaran 2027 dan ditargetkan selesai pada 2028 atau paling lambat 2029.

“Kita akan gabungkan menjadi 6.900 meter persegi, 5 atau 6 tingkat ke atas, bawahnya digunakan sebagian untuk sarana-prasarana olahraga, dan saya minta untuk dimasukkan dalam tahun anggaran 2027 dan harapannya selesai apakah di 2028 atau paling lama 2029,” ujarnya.

Sementara itu, kebijakan sekolah swasta gratis masih dalam tahap finalisasi bersama DPRD DKI Jakarta. Pemprov akan mengumumkan kebijakan tersebut setelah memperoleh keputusan resmi.

“Sekaligus ada permintaan untuk sekolah swasta gratis, tetapi memang sekarang ini sedang finalisasi dengan DPRD untuk sekolah gratis, nanti kalau sudah diketok baru akan kami sampaikan kepada publik,” kata Pramono.

Camat Tanah Abang Dwiarti Indriani Utami menyatakan jajarannya siap menindaklanjuti arahan gubernur, terutama dalam penataan kawasan dan penanganan persoalan sosial.

Menurut Dwiarti, pemerintah kecamatan akan terlebih dahulu mempersiapkan sarana dan prasarana sebelum melibatkan masyarakat dalam program-program Pemprov DKI Jakarta.

“Nantinya itu akan dipersiapkan dulu sarana prasarana-nya, nanti baru kita akan punya pola untuk bisa merangkul atau menggandeng yang bersangkutan untuk bisa ikut dalam program-program Pemprov DKI,” ujarnya.[**]Sumber Dinas Kominfotik