Di Tengah Polemik Keracunan MBG, Pemilik SPPG Ungkap Cara Dapur Menjaga Makanan Tetap Aman

 

JAKARTA, Ballebale.com — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali berada di persimpangan antara harapan dan kritik. Di satu sisi, program pemerintah ini dirancang untuk memastikan anak-anak mendapatkan asupan bergizi. Di sisi lain, munculnya sejumlah kasus keracunan membuat standar keamanan pangan dan pengelolaan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dipertanyakan.

 

Di tengah sorotan tersebut, pemilik SPPG Teratai Poncol 2, Kota Pekalongan, Erick Sunardi, meminta persoalan MBG tidak dinilai hanya berdasarkan kasus-kasus kegagalan.

 

Menurut dia, keberadaan kasus keracunan justru harus menjadi momentum untuk menguji seberapa disiplin seluruh SPPG menjalankan standar operasional prosedur (SOP).

 

“Setiap kejadian keracunan tentu tidak boleh dianggap sepele. Tetapi jangan pula semua SPPG digeneralisasi karena ada beberapa yang bermasalah. Yang harus dicari adalah di mana letak kegagalannya, apakah SOP tidak dijalankan, pengawasan lemah, atau ada faktor lain,” kata Erick saat ditemui di Restoran Shao Kao Green Lake City, Jakarta Barat, Senin (14/9/2026).

 

Erick mengatakan, program sebesar MBG membutuhkan sistem pengawasan yang tidak berhenti pada tahap makanan dibagikan kepada siswa.

 

Justru, kata dia, pengawasan harus dimulai sejak bahan baku diterima di dapur.

 

Pengawasan Tidak Cukup Saat Makanan Sudah Jadi

 

Erick menjelaskan, SPPG yang dikelolanya menerapkan pengawasan berlapis. Bahan baku yang datang setiap hari diperiksa sebelum masuk ke tahap pengolahan.

 

Waktu kedatangan bahan juga diatur berdasarkan jenisnya. Bahan segar, seperti sayuran, didatangkan dalam rentang waktu tertentu. Sementara bahan yang membutuhkan pengendalian suhu mendapat perlakuan berbeda.

 

“Pengawasan itu jangan baru dilakukan ketika makanan sudah masuk ke kotak. Dari bahan baku datang, kualitasnya harus diperiksa. Setelah masuk persiapan, diperiksa lagi. Saat pengolahan selesai, dicoba kembali sebelum masuk pemorsian,” ujar Erick.

 

Menurut dia, proses test food dilakukan beberapa kali oleh personel berbeda.

 

Chef melakukan pengecekan pada tahap pengolahan. Setelah makanan masuk ke tahap pemorsian, pemeriksaan kembali dilakukan oleh koordinator pemorsian dan ahli gizi.

 

Dengan mekanisme tersebut, ia berharap kesalahan dapat diketahui sebelum makanan sampai kepada penerima manfaat.

 

“Prinsipnya adalah jangan menunggu anak yang menjadi korban baru kita tahu ada masalah. Pengawasan harus dilakukan sedini mungkin,” katanya.

 

Makanan Bergizi Tak Harus Membosankan

 

Erick menyadari makanan bergizi belum tentu otomatis disukai anak-anak. Karena itu, variasi menu menjadi salah satu perhatian di SPPG yang dikelolanya.

 

Ia mengaku menyediakan menu snack setidaknya sekali dalam sepekan.

 

Namun, snack tersebut tetap harus dihitung berdasarkan kebutuhan gizi anak.

 

“Snack bukan berarti kita memberikan makanan sembarangan. Jagung bisa menjadi sumber karbohidrat, telur bisa menjadi sumber protein, dan berbagai olahan lain tetap bisa diberikan sepanjang komposisi gizinya dihitung oleh ahli gizi,” kata Erick.

 

Menurut dia, kesalahan yang harus dihindari adalah menjadikan rasa sebagai tujuan utama.

 

“Urutannya harus bergizi dulu, kemudian enak. Bukan enak dulu baru dicari gizinya,” ujarnya.

 

Hampir Tiga Bulan, Anak-anak Disebut Antusias

 

SPPG Teratai Poncol 2, kata Erick, telah beroperasi hampir tiga bulan.

 

Selama periode tersebut, ia mengklaim respons dari sekolah, guru, dan orangtua cukup positif. Bahkan, antusiasme siswa disebut terlihat dari kebiasaan mereka menunggu menu MBG setiap hari.

 

“Anak-anak itu ada yang sudah menunggu di depan. Mereka penasaran hari ini menunya apa. Artinya, ada penerimaan yang baik dari penerima manfaat,” kata dia.

 

Namun, Erick menilai respons positif tersebut tidak boleh membuat pengelola terlena.

 

Sebab, program MBG menyangkut makanan yang dikonsumsi dalam jumlah besar oleh anak-anak.

 

“Justru karena penerimanya banyak, tanggung jawabnya juga semakin besar. Satu kesalahan kecil bisa berdampak kepada banyak orang,” ujarnya.

 

Warga Lokal Tak Sekadar Jadi Penonton

 

Selain persoalan makanan, Erick menilai MBG mempunyai efek ekonomi yang lebih luas.

 

SPPG yang dikelolanya berupaya melibatkan sekitar 30-50 persen tenaga kerja dari masyarakat sekitar.

 

Tetapi, ia menegaskan, prioritas warga lokal bukan berarti mengabaikan kompetensi.

 

“Kalau pekerjaannya tidak membutuhkan sertifikasi khusus, tentu masyarakat sekitar bisa diprioritaskan. Tetapi untuk ahli gizi, akuntan, chef, atau posisi tertentu yang membutuhkan kompetensi khusus, kualitas tetap menjadi syarat utama,” kata Erick.

 

Menurut dia, pendekatan tersebut penting agar MBG tidak hanya menjadi program pemberian makanan, tetapi juga menciptakan lapangan pekerjaan.

 

Rantai ekonominya bahkan bisa bergerak hingga pemasok dan petani lokal.

 

“Ketika kita membeli bahan dari petani atau pemasok sekitar, uangnya kembali berputar di masyarakat. Jadi manfaat MBG bukan hanya dirasakan anak yang menerima makanan,” ujarnya.

 

Petani Lokal hingga Penyandang Disabilitas

 

Erick mengatakan, keterlibatan masyarakat juga dapat dilakukan melalui pekerjaan pendukung di SPPG.

 

Ia mencontohkan pekerjaan pencucian ompreng yang tidak selalu membutuhkan tenaga profesional dengan sertifikasi khusus.

 

Menurut dia, selama seseorang memenuhi kriteria pekerjaan dan mampu menjalankan tugasnya, warga sekitar dapat diberikan kesempatan.

 

Bahkan, Erick menyebut terdapat SPPG yang mempekerjakan penyandang disabilitas sesuai kemampuan mereka.

 

“Jangan berpikir semua pekerjaan di dapur harus dilakukan chef atau tenaga profesional. Ada pekerjaan yang bisa dilakukan masyarakat sekitar. Yang penting penempatannya sesuai kemampuan dan tidak mengorbankan standar pelayanan,” katanya.

 

MBG Harus Dikawal, Bukan Sekadar Dibela

 

Erick tidak menampik bahwa munculnya berbagai kasus yang berkaitan dengan MBG harus menjadi alarm bagi seluruh pengelola SPPG.

 

Ia mengatakan, pemberitaan mengenai keracunan justru membuat pihaknya semakin memperketat pengawasan internal.

 

“Kalau ada kejadian di tempat lain, bagi kami itu bukan sekadar berita. Itu peringatan. Artinya, kami harus kembali mengecek SOP, bagaimana bahan diterima, bagaimana penyimpanan, bagaimana pengolahan, sampai makanan didistribusikan,” ujarnya.

 

Ia menyebut SPPG yang dikelolanya juga berupaya memenuhi persyaratan seperti Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan sertifikasi halal.

 

Selain itu, penerapan sistem keamanan pangan berbasis HACCP juga dipersiapkan sesuai ketentuan teknis pemerintah.

 

“Kalau nanti juknisnya sudah jelas dan lembaga sertifikasinya ditetapkan, tentu kami akan mengikuti. Yang penting bagi kami adalah dapur ini memenuhi standar keamanan pangan,” katanya.

 

Soal SPPG Dibakar, Erick Minta Masyarakat Tak Terprovokasi

 

Erick juga menanggapi informasi mengenai dugaan pembakaran SPPG.

 

Berdasarkan informasi yang ia peroleh, kabar tersebut disebut tidak benar. Ia meminta masyarakat tidak mengambil tindakan berdasarkan informasi yang belum terverifikasi.

 

“Kalau ada persoalan dengan MBG, sampaikan melalui jalur yang benar. Jangan sampai informasi yang belum jelas kemudian mendorong orang melakukan tindakan kriminal,” kata Erick.

 

Menurut dia, kritik terhadap pemerintah maupun pengelola SPPG merupakan hal yang wajar.

 

Namun, kritik harus tetap dibedakan dengan tindakan merusak fasilitas.

 

“Kita boleh tidak setuju dengan kebijakan, boleh mengkritik, tetapi tetap ada aturan. Kalau fasilitas dibakar atau dirusak, persoalannya justru menjadi kriminal,” ujarnya.

 

Menolak MBG Diganti Uang Tunai?

 

Wacana agar MBG dihentikan dan diganti dengan pemberian uang tunai juga mendapat tanggapan dari Erick.

 

Ia mengatakan, keputusan tersebut merupakan ranah pemerintah. Namun, masyarakat perlu kembali melihat tujuan awal program.

 

Menurut dia, pemberian makanan secara langsung dan pemberian uang memiliki konsekuensi yang berbeda.

 

“Kalau tujuan utamanya memastikan anak mendapatkan makanan bergizi, maka yang harus kita ukur adalah apakah kebutuhan gizi itu benar-benar terpenuhi. Soal mekanismenya, apakah tetap makanan atau ada perubahan kebijakan, tentu pemerintah yang menentukan,” katanya.

 

Ia menilai perdebatan seharusnya tidak berhenti pada pilihan “makanan atau uang”.

 

“Yang paling penting adalah tujuan program tercapai, anak mendapatkan gizi yang baik, dan anggaran negara digunakan secara efisien,” ujarnya.

 

Efisiensi Anggaran Jadi Tantangan

 

Bagi Erick, tantangan terbesar MBG bukan hanya memastikan dapur mampu memasak dalam jumlah besar.

 

Ada persoalan yang lebih besar, yakni bagaimana program berskala nasional tersebut tetap berjalan tanpa mengorbankan kualitas sekaligus tidak membebani keuangan negara.

 

“Karena ini menggunakan anggaran negara, efisiensi menjadi sangat penting. Kita tidak boleh berpikir hanya bagaimana makanan sebanyak-banyaknya keluar, tetapi bagaimana setiap rupiah menghasilkan manfaat yang maksimal,” kata Erick.

 

Ia mengaku prinsip tersebut juga diterapkan dalam pengelolaan SPPG miliknya.

 

Menilai Kepala BGN Perlu Diberi Waktu

 

Erick juga menilai perubahan kepemimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN) perlu diikuti dengan waktu yang cukup untuk membenahi sistem.

 

Ia menyebut ketegasan dibutuhkan karena MBG menyangkut program berskala besar dengan banyak kepentingan di dalamnya.

 

Namun, ketegasan, menurut dia, harus berjalan bersama evaluasi dan kemampuan membaca persoalan di lapangan.

 

“Kita tidak bisa menilai sebuah kepemimpinan hanya dari satu atau dua hari. Sistem yang besar membutuhkan pembenahan. Kalau ada dapur yang bermasalah, harus diperbaiki. Kalau ada pelanggaran, harus ada sanksi. Tetapi dapur yang memenuhi ketentuan juga harus diberikan ruang untuk bekerja,” katanya.

 

Ia menilai keputusan pemerintah untuk mengevaluasi sejumlah SPPG merupakan bagian dari upaya memperbaiki kualitas program.

 

“Kalau ada dapur ditutup karena pelanggaran, itu bagian dari pembenahan. Tetapi kalau ada dapur yang memang memenuhi standar, jangan kemudian semua ikut dianggap bermasalah,” ujar Erick.

 

“MBG Bukan Sekadar Makanan”

 

Pada akhirnya, Erick melihat MBG sebagai program yang memiliki rantai persoalan jauh lebih panjang daripada sekadar membagikan makanan kepada siswa.

 

Ada keamanan pangan, kecukupan gizi, kualitas tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat, keterlibatan petani, hingga pertanggungjawaban uang negara.

 

Karena itu, menurut dia, keberhasilan MBG tidak seharusnya diukur hanya dari berapa banyak porsi yang dibagikan setiap hari.

 

“MBG itu bukan sekadar makanan. Di dalamnya ada kesehatan anak, ada ekonomi masyarakat, ada petani, ada tenaga kerja, dan ada uang negara. Semua harus dijaga bersamaan,” kata Erick.

 

Ia berharap kritik terhadap program tersebut tidak berujung pada pengabaian terhadap tujuan utama MBG.

 

“Kalau ada yang salah, perbaiki. Kalau SOP kurang, perketat. Kalau ada pelanggaran, beri sanksi. Tetapi jangan karena ada masalah lalu kita lupa bahwa tujuan akhirnya adalah memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan gizi yang baik,” tuturnya.