DKI Promosikan 40 Aset Daerah, Potensi Investasi Capai Rp22,37 Triliun
JAKARTA,Ballebale.com — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menawarkan 40 Barang Milik Daerah (BMD) kepada investor dengan estimasi potensi investasi awal mencapai Rp22,37 triliun. Promosi aset tersebut dilakukan melalui Jakarta Asset Forum & Expo (JAFEX) 2026 di The St. Regis Jakarta, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (11/8/2026).
Forum itu mempertemukan pemerintah dengan investor, pelaku usaha, lembaga keuangan, dan mitra pembangunan untuk mendorong pemanfaatan aset daerah melalui berbagai skema kerja sama.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, aset milik daerah harus dikelola secara optimal agar tidak hanya tercatat sebagai kekayaan pemerintah, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
“Hari ini kami menyelenggarakan JAFEX 2026 untuk mempertemukan potensi aset Jakarta dengan mitra strategis. Aset daerah harus dikelola secara optimal agar tidak sekadar tercatat, tetapi memberi manfaat dan nilai tambah bagi masyarakat,” kata Pramono saat membuka JAFEX 2026.
Menurut Pramono, 40 BMD yang ditawarkan memiliki asumsi nilai investasi sekitar Rp22,37 triliun. Namun, angka tersebut masih merupakan estimasi awal dan belum menjadi nilai investasi final.
Nilai aktual investasi nantinya masih harus ditentukan melalui studi kelayakan, kajian teknis, desain, spesifikasi bangunan, hingga perhitungan biaya pembangunan.
Aset-aset tersebut diarahkan menjadi aset produktif yang dapat mendukung konektivitas kawasan, menggerakkan aktivitas ekonomi, sekaligus meningkatkan kualitas layanan dan ruang publik di Jakarta.
Beberapa bentuk pengembangan yang ditawarkan antara lain kawasan transit oriented development (TOD), waterfront atau riverfront, kawasan mixed-use, fasilitas olahraga dan rekreasi, ruang komersial dan kreatif, serta media luar ruang.
“Tujuannya menciptakan konektivitas dan peluang ekonomi sekaligus meningkatkan pelayanan publik,” ujar Pramono.
Dorong Pembiayaan di Luar APBD
Optimalisasi BMD menjadi salah satu strategi Pemprov DKI Jakarta untuk meningkatkan produktivitas aset sekaligus memperluas sumber pembiayaan pembangunan.
Badan Pengelolaan Aset Daerah DKI Jakarta pada 2026 menargetkan kontribusi pendapatan dari pemanfaatan aset meningkat dari Rp805 miliar menjadi Rp1 triliun.
Pramono mengatakan, pembangunan Jakarta tidak dapat sepenuhnya mengandalkan APBD. Oleh karena itu, pemerintah daerah mendorong berbagai skema creative financing, kerja sama pemanfaatan aset, hingga pemenuhan kewajiban pengembang untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik.
Pendekatan tersebut, kata dia, juga diterapkan dalam rencana pengembangan Jakarta International Cultural Hub di Kuningan melalui kerja sama dengan pihak swasta tanpa menggunakan APBD.
“Pembangunan Jakarta tidak bisa hanya mengandalkan APBD. Karena itu, kami mendorong creative financing dan skema kerja sama, termasuk kompensasi atas pelampauan KLB, untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik,” kata Pramono.
Ia berharap JAFEX 2026 tidak berhenti sebagai ajang promosi aset, tetapi berlanjut menjadi kerja sama konkret yang layak secara bisnis, transparan, dan tetap mengutamakan kepentingan publik.
“Setiap pemanfaatan aset harus memberi manfaat bagi masyarakat, menciptakan nilai ekonomi dan peluang usaha, serta memberikan nilai jangka panjang bagi Jakarta sebagai kota global yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan,” ujarnya.
AHY: Aset Publik Harus Beri Manfaat
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyambut positif penyelenggaraan JAFEX 2026.
AHY berharap Jakarta dapat terus berkembang sebagai kota global yang mampu menghadirkan inovasi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Semoga Jakarta bisa menjadi kota yang penuh dengan inovasi, kota global dunia yang menghadirkan kemajuan dan kesejahteraan untuk semua,” kata AHY.
Menurut AHY, pengembangan aset publik membutuhkan sinergi berbagai pihak, mulai dari pemerintah, investor, dunia usaha, lembaga keuangan, hingga mitra pembangunan.
Kolaborasi tersebut dinilai penting agar aset publik tidak berhenti sebagai kekayaan yang tersimpan, tetapi dapat dikembangkan menjadi infrastruktur maupun layanan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
“Kalau seluruh kekuatan ini bisa kita satukan, bisa kita sinergikan dan kolaborasikan, kita akan punya peluang yang besar untuk mengubah aset publik menjadi sesuatu yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kita,” ujar AHY.|Foto : Dinas Kominfotik.
